Berita2 Oktober 2026
Rusia Tawarkan Satelit dan AI, Pengamat: Jangan Cuma Jadi Pengguna
Kerja sama satelit dan AI dengan Rusia dinilai perlu diarahkan pada alih teknologi, bukan sekadar pembelian layanan.
Baca selengkapnya →Kebijakan & Tata Kelola
Analisis dan laporan terkurasi pada kanal ini.
361 butir
Berita15 September 2026
CISSReC: Kepastian Sanksi Lebih Penting daripada Besarnya Denda
Denda besar punya daya gertak, tetapi tanpa penegakan yang konsisten efek jeranya melemah. CISSReC menyoroti implementasi PP Tunas.
Baca selengkapnya →
Berita1 Juli 2026
RUU KKS: CISSReC Soroti Koordinasi Antarlembaga
Dalam pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, persoalan utama dinilai bukan alat, melainkan koordinasi antarlembaga.
Baca selengkapnya →
Berita9 Maret 2026
Pembatasan Usia Anak di Media Sosial Perlu Verifikasi yang Andal
Tanpa mekanisme verifikasi usia yang kuat, aturan pembatasan akses anak berisiko menjadi aturan administratif yang sulit ditegakkan.
Baca selengkapnya →
Berita6 Maret 2026
Sidak Komdigi ke Meta dan Persoalan Kepatuhan Platform
Kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional dinilai masih di bawah 30 persen, memicu potensi kerentanan sistemik di ruang digital.
Baca selengkapnya →
Berita25 Februari 2026
Klausul Transfer Data dalam Perjanjian Tarif AS dan Kedaulatan Digital
Klausul transfer data dalam Agreement on Reciprocal Trade menyentuh kedaulatan digital dan berpotensi membuka akses data pribadi warga Indonesia.
Baca selengkapnya →
Berita25 Februari 2026
Lembaga Pengawas PDP Belum Dibentuk, CISSReC Desak Pemerintah
Transfer data pribadi lintas negara ke Amerika Serikat berlangsung sementara lembaga pengawas PDP yang diamanatkan UU belum terbentuk.
Baca selengkapnya →
Berita11 Februari 2026
Pembatasan 1 NIK 3 Nomor: Strategi Kendali Risiko, Bukan Sekadar Aturan
Verifikasi biometrik dan batas tiga nomor per NIK dinilai sebagai mitigasi risiko tambahan di tengah kebocoran data kependudukan.
Baca selengkapnya →
Berita10 November 2025
Spam Call dan Cermin Lemahnya Pelindungan Data
Maraknya panggilan spam menunjukkan hilangnya kendali publik atas data pribadi dan lemahnya pengawasan.
Baca selengkapnya →
Berita21 Oktober 2025
Setahun UU PDP Berlaku, Pelaksanaan Dinilai Jauh dari Harapan
Regulasi tanpa institusi pelaksana yang kuat dinilai akan kehilangan makna, setahun setelah masa transisi UU PDP berakhir.
Baca selengkapnya →
Berita9 Juni 2025
Pemerintah Diminta Paksa Platform Filter Konten Negatif
Pemblokiran aplikasi dinilai bukan jalan keluar; yang dibutuhkan adalah kewajiban penyaringan konten oleh platform.
Baca selengkapnya →
Berita22 Februari 2025
Satu Data Center Nasional, Risiko Titik Gagal Tunggal
Pembatalan proyek data center di Batam membuat Indonesia bergantung pada satu PDN Cikarang, dengan risiko mematikan layanan publik sekaligus.
Baca selengkapnya →