7 butir
Klausul transfer data dalam Agreement on Reciprocal Trade menyentuh kedaulatan digital dan berpotensi membuka akses data pribadi warga Indonesia.
Baca selengkapnya →
Transfer data pribadi lintas negara ke Amerika Serikat berlangsung sementara lembaga pengawas PDP yang diamanatkan UU belum terbentuk.
Baca selengkapnya →
Verifikasi biometrik dan batas tiga nomor per NIK dinilai sebagai mitigasi risiko tambahan di tengah kebocoran data kependudukan.
Baca selengkapnya →
Maraknya panggilan spam menunjukkan hilangnya kendali publik atas data pribadi dan lemahnya pengawasan.
Baca selengkapnya →
Tanpa lembaga pengawas, penegakan hukum atas kebocoran data pribadi belum bisa berjalan sepenuhnya.
Baca selengkapnya →
Tanpa lembaga penyelenggara PDP, pengendali data yang bocor kerap lolos dari sanksi tegas meski UU PDP sudah berlaku.
Baca selengkapnya →
Semarang (ANTARA) - Salah satu konsiderans dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian…
Baca selengkapnya →