Curated analysis and reporting across this channel.
361 items
Serangan siber terhadap perbankan menuntut penguatan ketahanan sebagai bagian dari kebijakan, bukan sekadar respons teknis. CISSReC menilai kolaborasi regulator, industri, dan literasi digital menjadi kunci.
Read more →Dukungan terhadap UU SDI menempatkan harmonisasi regulasi dan keamanan siber sebagai prasyarat tata kelola data yang konsisten dan akuntabel.
Read more →Dukungan terhadap UU SDI menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan keamanan siber sebagai fondasi tata kelola data nasional yang terpadu.
Read more →Dukungan terhadap UU SDI menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan keamanan siber sebagai fondasi tata kelola data nasional yang terpadu.
Read more →Dukungan terhadap UU SDI menempatkan harmonisasi regulasi dan keamanan siber sebagai agenda penting. CISSReC menilai implementasi butuh tata kelola data yang konsisten dan akuntabel.
Read more →Dukungan terhadap UU SDI menempatkan harmonisasi regulasi dan keamanan siber sebagai prasyarat tata kelola data yang konsisten dan tepercaya.
Read more →Peluncuran fitur keamanan siber untuk teknologi operasional menegaskan urgensi tata kelola keamanan OT, namun implikasi kebijakannya perlu dibaca secara konseptual tanpa klaim data spesifik.
Read more →Peluncuran fitur keamanan siber untuk teknologi operasional menandai pergeseran industri, namun implikasi kebijakannya bergantung pada tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
Read more →Inisiatif mahasiswa FH UNAIR mengedukasi keamanan digital anak di Singapura mencerminkan pendekatan preventif yang relevan bagi kebijakan perlindungan anak di ruang siber, termasuk di Indonesia.
Read more →Penerapan AI di sektor keuangan membawa peluang sekaligus risiko data. Bank Indonesia perlu memperkuat tata kelola, pengawasan, dan perlindungan data tanpa mengorbankan inovasi.
Read more →Kesenjangan antara kecepatan pembentukan regulasi siber dan laju ancaman digital menimbulkan risiko tata kelola. Analisis konteks dan implikasi kebijakan diperlukan tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas.
Read more →Kesenjangan antara kecepatan regulasi siber dan laju ancaman menimbulkan risiko kebijakan. Analisis konteks dan implikasinya bagi tata kelola keamanan siber nasional.
Read more →