Data Protection

7 items

News25 February 2026

Klausul Transfer Data dalam Perjanjian Tarif AS dan Kedaulatan Digital

Klausul transfer data dalam Agreement on Reciprocal Trade menyentuh kedaulatan digital dan berpotensi membuka akses data pribadi warga Indonesia.

News25 February 2026

Lembaga Pengawas PDP Belum Dibentuk, CISSReC Desak Pemerintah

Transfer data pribadi lintas negara ke Amerika Serikat berlangsung sementara lembaga pengawas PDP yang diamanatkan UU belum terbentuk.

News11 February 2026

Pembatasan 1 NIK 3 Nomor: Strategi Kendali Risiko, Bukan Sekadar Aturan

Verifikasi biometrik dan batas tiga nomor per NIK dinilai sebagai mitigasi risiko tambahan di tengah kebocoran data kependudukan.

News10 November 2025

Spam Call dan Cermin Lemahnya Pelindungan Data

Maraknya panggilan spam menunjukkan hilangnya kendali publik atas data pribadi dan lemahnya pengawasan.

News20 October 2024

Pemerintahan Baru Diminta Lebih Serius Menegakkan Pelindungan Data

Tanpa lembaga pengawas, penegakan hukum atas kebocoran data pribadi belum bisa berjalan sepenuhnya.

News25 September 2024

Sanksi Kebocoran Data Belum Efektif, CISSReC Sebut Penyebabnya

Tanpa lembaga penyelenggara PDP, pengendali data yang bocor kerap lolos dari sanksi tegas meski UU PDP sudah berlaku.

News28 November 2022

Menanti kelahiran lembaga tempat mengadu kebocoran data

Semarang (ANTARA) - Salah satu konsiderans dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian…