News
RUU AI Masuk Prolegnas, Momentum Menutup Celah Pengawasan
Published 18 November 2026
Usulan Komisi I DPR agar rancangan undang undang tentang kecerdasan artifisial masuk Program Legislasi Nasional menjadi penanda bahwa tata kelola teknologi mulai dipindahkan dari ruang diskusi menjadi agenda pembentukan hukum. Sampai hari ini, pengaturan kecerdasan artifisial di Indonesia tersebar dalam sejumlah instrumen yang tidak saling terhubung, mulai dari aturan pelindungan data pribadi, kebijakan etika, hingga ketentuan sektoral di bidang komunikasi dan informasi. Kondisi itu membuat penanganan risiko bergantung pada tafsir masing masing lembaga.
Persoalan pertama yang perlu dijawab adalah batas objek pengaturan. Kecerdasan artifisial bukan satu produk tunggal, melainkan rangkaian sistem yang dipakai di layanan publik, industri, pendidikan, hingga keamanan. Tanpa definisi yang jelas, kewajiban hukum berisiko terlalu luas pada satu sisi dan terlalu sempit pada sisi lain. Pembuat kebijakan perlu menetapkan klasifikasi berbasis tingkat risiko, sehingga kewajiban yang berat hanya dikenakan pada sistem yang berdampak besar terhadap hak warga.
Celah pengawasan yang paling terasa berada pada tahap setelah sistem beroperasi. Banyak aturan yang ada berhenti pada kewajiban transparansi dan dokumentasi, sementara mekanisme audit independen, pengujian berkala, dan pelaporan insiden belum memiliki dasar yang tegas. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan sistem, misalnya pada penilaian kredit atau penyaringan pelamar kerja, tidak jelas lembaga mana yang berwenang memeriksa dan apa sanksinya.
Kelembagaan menjadi simpul berikutnya. Usulan RUU sebaiknya tidak hanya menambah kewenangan baru tanpa memperjelas pembagian tugas. Perlu ada satu otoritas yang memimpin koordinasi lintas sektor, dengan kewenangan menerima laporan, melakukan investigasi, dan menjatuhkan sanksi administratif. Tanpa itu, pengawasan akan tetap tersebar dan mudah saling lempar tanggung jawab ketika muncul sengketa.
Perlindungan warga juga harus menjadi isi utama, bukan pelengkap. Hak untuk mengetahui keterlibatan sistem otomatis dalam pengambilan keputusan, hak memperoleh penjelasan yang dapat dipahami, dan hak mengajukan keberatan perlu dirumuskan secara operasional. Ketentuan semacam ini penting agar dampak kecerdasan artifisial tidak hanya dibahas pada tataran etika, tetapi dapat dituntut pemenuhannya melalui jalur hukum.
Pada sisi pelaku usaha, kepastian hukum menjadi syarat agar inovasi tidak terhambat. RUU perlu memuat kewajiban proporsional, misalnya penilaian dampak sebelum peluncuran sistem berisiko tinggi, dokumentasi data pelatihan, dan pengujian akurasi. Kewajiban itu sebaiknya disertai jalur konsultasi dan panduan teknis resmi, sehingga pelaku kecil tidak terjebak pada beban kepatuhan yang tidak terjangkau.
Pengawasan data pelatihan tidak bisa diabaikan. Kualitas dan asal data menentukan perilaku sistem, termasuk potensi bias yang merugikan kelompok tertentu. Pembuat kebijakan perlu mewajibkan pencatatan sumber data, pengujian bias secara berkala, dan mekanisme koreksi ketika ditemukan diskriminasi. Ketentuan ini harus terhubung dengan rezim pelindungan data pribadi yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih kewajiban.
Langkah konkret yang bisa segera diambil adalah menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah yang terbuka untuk masukan publik. Proses itu perlu melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku industri, dan perwakilan kelompok rentan. Partisipasi yang bermakna akan mengurangi risiko aturan yang hanya mengatur di atas kertas, tetapi sulit diterapkan di lapangan.
Pembuat kebijakan juga perlu menetapkan tenggat transisi yang realistis. Setelah undang undang disahkan, kewajiban teknis seperti audit dan pelaporan insiden memerlukan peraturan pelaksana yang rinci. Tanpa peta jalan yang jelas, pelaku usaha akan menghadapi ketidakpastian, sementara warga tetap menanggung risiko dari sistem yang belum terkendali.
Masuknya RUU kecerdasan artifisial ke Prolegnas adalah peluang untuk merapikan tata kelola yang selama ini berserak. Namun peluang itu hanya bermakna jika pembentuk undang undang berani menutup celah pengawasan, memperjelas kelembagaan, dan menempatkan perlindungan warga sebagai pusat pengaturan. Tanpa ketiga hal itu, aturan baru berisiko menjadi simbol tanpa daya ikat.
