KPU Gandeng Alibaba, Pakar Soroti Risiko Data Pemilu

Pakar keamanan siber mengkritik Komisi Pemilihan Umum yang menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba, terkait pengadaan dan komputasi awan untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dipakai selama Pemilu 2024.

Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai kerja sama itu bisa dianggap buruk karena menempatkan data dan proses krusial pemilu pada infrastruktur yang berada di luar kendali penuh negara.

Persoalannya bukan semata lokasi fisik server, melainkan siapa yang memegang kunci, bagaimana akses administratif dibatasi, dan apakah ada jaminan pemulihan bila layanan terganggu pada saat bersamaan seluruh Indonesia mengaksesnya.

Bagi CISSReC, tahapan pemilu adalah periode dengan toleransi kesalahan mendekati nol. Karena itu, pengadaan infrastruktur digital pemilu semestinya disertai kajian risiko, audit keamanan independen, dan rencana kontingensi yang diuji sebelum hari pemungutan suara.