Data 4,6 Juta Warga Jabar: Pemprov Diminta Tidak Buru-buru Membantah

Dugaan kebocoran data milik warga Jawa Barat sebanyak 4,6 juta menjadi sorotan setelah Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan tidak ada yang perlu dievaluasi karena tidak ada sistem yang dibobol.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai pernyataan itu patut mendapat perhatian dan kajian kritis. Menurutnya, simpulan bahwa tidak terjadi kebocoran seharusnya diambil setelah pemeriksaan teknis, bukan sebelum proses verifikasi dijalankan.

Dalam kasus dugaan kebocoran, tiga hal perlu diperiksa: keaslian sampel data yang dijual, kesesuaian strukturnya dengan basis data instansi, dan jejak akses pada sistem. Tanpa ketiganya, bantahan maupun pengakuan sama-sama belum berdasar.

Bagi CISSReC, sikap yang benar adalah transparan: mengumumkan proses pemeriksaan, melibatkan pihak independen, dan memberi tahu warga bila terbukti ada data yang keluar.